Perbaikan pengelolaan anggaran juga menjadi penting karena Dana Otsus memiliki peruntukan strategis. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pemanfaatannya harus berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya tidak berhenti pada realisasi administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata.
Komitmen tersebut terlihat dari kebijakan penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan di sejumlah wilayah Papua. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan Noak Tabo menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan tambahan alokasi Dana Otsus sekitar Rp465 miliar pada 2026. Tambahan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) diarahkan untuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, fasilitas transportasi udara, serta peningkatan jaringan telekomunikasi digital. Infrastruktur tersebut memiliki arti penting bagi Papua yang karakteristik geografisnya menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Konektivitas yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pada sisi penganggaran, pembagian Dana Otsus dalam bentuk block grant dan specific grant memberikan ruang pengelolaan sesuai kebutuhan daerah sekaligus menjaga agar program prioritas tetap terlaksana. Dana yang bersifat umum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan penggunaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas setempat. Sementara itu, dana yang telah ditentukan penggunaannya diarahkan untuk membiayai sektor tertentu, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas daerah dan pencapaian sasaran pembangunan.