Transformasi juga mencakup uji coba konsep prasmanan di 66 SPPG pada 10 provinsi serta penerapan label batas waktu aman konsumsi pada ompreng. BGN turut mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan prevalensi stunting tinggi, termasuk 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 di Indonesia Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan percepatan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dilakukan sesuai arahan Presiden. Ia meminta calon mitra mengajukan permohonan langsung kepada BGN tanpa menggunakan perantara.
Pemerintah juga mengubah skema insentif SPPG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi untuk menyesuaikan biaya dengan jumlah makanan yang disalurkan.
Zulkifli menegaskan, persyaratan operasional, termasuk kepemilikan SLHS dan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan, menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan.
