Oleh: Caesaria Alifa Sadi *)
Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus meninjau peran generasi muda dalam pembangunan nasional. Semangat patriotik, gigih, dan berempati mengajak pemuda menerjemahkan ikrar 1928 melalui inovasi, kreativitas, solidaritas, dan karya nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, pemuda bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan aktor perubahan sosial. Pembangunan kepemudaan karena itu membutuhkan pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, penguatan kepemimpinan, serta ruang partisipasi agar aspirasi generasi muda dapat memengaruhi kebijakan publik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan, industrialisasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam agenda pembangunan. Relevansinya bagi pemuda terletak pada kesempatan meningkatkan keterampilan, memasuki pasar kerja, dan memperbaiki mobilitas sosial. Manfaat kebijakan tersebut perlu terus diukur berdasarkan pemerataan akses dan kualitas pelaksanaannya.
Presiden Prabowo sebelumnya menginstruksikan penyiapan skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri secara bertahap. Rencana tersebut membuka pembahasan mengenai perluasan akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan perguruan tinggi dan keberlanjutan pembiayaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah menghitung kebutuhan anggaran perguruan tinggi sebagai dasar perumusan kebijakan. Dari perspektif teori modal manusia, perluasan akses pendidikan perlu berjalan bersama peningkatan mutu, relevansi kompetensi, dan keterhubungan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bagi pemuda, peluang itu penting karena transisi dari pendidikan menuju pekerjaan menentukan kemandirian ekonomi.
