Perbaikan tata kelola tersebut berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses ke wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan kebutuhan gizi tinggi. BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa pengajuan kemitraan harus disampaikan langsung kepada BGN tanpa menggunakan perantara. Kejelasan proses kemitraan dan pemenuhan persyaratan operasional menjadi unsur pendukung agar perluasan layanan berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan rantai pasok lokal secara digital dan pembinaan tenaga SPPI melalui Patriot Gizi turut mendukung kualitas program. Para tenaga tersebut dipersiapkan untuk menjalankan peran edukator keamanan pangan, penggerak program, serta pengumpul data mengenai dampak pelaksanaan di masyarakat. Dengan keterlibatan sumber daya manusia di daerah, pengawasan dan edukasi diharapkan semakin dekat dengan kondisi nyata yang dihadapi penerima manfaat.
Keberhasilan MBG 2.0 pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh mitra menjaga keselamatan anak dalam setiap proses penyediaan makanan. Sertifikasi sanitasi, pemantauan berbasis teknologi, ketepatan data, dan pengawasan SPPG harus saling melengkapi agar makanan yang sampai ke sekolah memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.
)* Analis Kebijakan Publik
