“Dalam negara demokrasi, kritik dan evaluasi itu wajar. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat dan pandangan para pakar. Namun, penilaian juga harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data, fakta, serta dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan rakyat,” ujar Habib Syakur.
Ia menambahkan, masyarakat tidak semestinya terjebak pada polarisasi antara kelompok yang selalu membela dan yang selalu menolak kebijakan pemerintah.
“Kritik bukan musuh pembangunan. Kritik yang berbasis data dan disertai rekomendasi dapat menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan,” katanya.
CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menyebut dua tahun pemerintahan sebagai fase penting untuk menguji kebijakan yang telah dirumuskan.