JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah tokoh mendorong agar evaluasi terhadap kinerja pemerintah dilakukan secara objektif, berbasis data, dan disampaikan dengan cara yang tertib.
Dorongan itu muncul di tengah rilis sejumlah survei yang memotret persepsi publik. Survei Indonesia Network Election Survey (INES) pada September 2026 mencatat 79,3 persen responden puas terhadap kepemimpinan Prabowo, sedangkan 17,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3 persen tidak menjawab.
Tingkat kepercayaan terhadap Presiden tercatat 82,1 persen. Survei yang sama juga menunjukkan persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian masyarakat.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi mengatakan, hasil survei perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen evaluasi, bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja pemerintah.
Menurut dia, survei harus dibaca dengan memperhatikan metodologi, indikator penilaian, dan cakupan responden.