Pemerintah juga menempatkan perlinsos sebagai proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Muhaimin mengingatkan bahwa perlinsos tidak sebatas menambah jumlah penerima bansos, tetapi dirancang sebagai sebuah siklus untuk memulihkan kondisi masyarakat hingga mampu mencapai kemandirian. Penerima manfaat yang telah dinilai berdaya secara ekonomi akan menjalani evaluasi kelayakan atau graduasi sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang kondisinya lebih membutuhkan.
Dengan demikian, graduasi bukan berarti mengurangi komitmen perlindungan sosial, melainkan bagian dari mekanisme agar bantuan pemerintah tetap dinamis mengikuti kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong perlindungan sosial agar tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyiapkan platform Perlinsos Digital sebagai sarana registrasi mandiri masyarakat untuk penerimaan bansos 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Digitalisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbarui informasi dirinya sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang lebih relevan.
Penerapan sistem digital ini juga telah menunjukkan perkembangan dalam tahap uji coba. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat verifikasi penerima bantuan sosial berbasis data meningkat sekitar 20 kali lipat dalam satu bulan, dari sekitar 3.000 keluarga pada awal Juli menjadi 61.000 keluarga per 7 Agustus 2026. Sekitar 90 persen pendaftar awal melakukan registrasi secara mandiri.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan perlindungan sosial. Proses yang sebelumnya membutuhkan antrean, perjalanan, dan tahapan administratif panjang dapat dilakukan melalui layanan digital. Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji coba agar sistem mampu memberikan layanan yang semakin mudah dan responsif.