“Sebagai KSP, tugasnya adalah memastikan bahwa program prioritas presiden ini bisa berjalan dengan sesuai dengan target dan juga berdampak kepada masyarakat,” tambah Dudung.
Sementara itu, salah seorang perwakilan APDESI menyampaikan sejumlah masukan krusial, terutama mengenai keterbatasan kapasitas fiskal desa di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional. APDESI berharap pelaksanaan dan penguatan KDMP tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa.
“Kami berhara dukungan terhadap KDMP tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan desa dalam memenuhi pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa,” ujarnya.
Kendati memberikan catatan terkait kondisi fiskal, APDESI menegaskan komitmen penuh seluruh pemerintah desa dalam mendukung KDMP sebagai instrumen penguat ekonomi warga. Namun, mereka menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.