Oleh: Stefano Listanto *)
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan menunjukkan adanya agenda pembenahan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia dan HAM. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden menempatkan berbagai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan nasional dan mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari proses yang harus terus dilanjutkan melalui kerja keras dan evaluasi.
Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus melakukan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk. Dalam penyampaian Presiden, pemerintah telah menghapus 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pertanian diarahkan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan posisi petani dan ketahanan pangan nasional.
Perhatian terhadap ekonomi rakyat juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyoroti kebijakan pemerintah yang menyasar petani, nelayan, pelaku usaha mikro, perempuan prasejahtera, dan pengemudi ojek daring. Kebijakan terkait pupuk dan irigasi, pembangunan kampung nelayan, pembiayaan kelompok perempuan, serta dukungan bagi usaha mikro menjadi bagian dari upaya memperkuat kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung. Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan pembangunan nasional dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.
