Oleh Arga Septian )*
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari kebijakan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pemerintah, penyerapan hasil panen, hingga upaya menghubungkan sektor pertanian dengan program pemenuhan gizi masyarakat.
Presiden Prabowo berkali-kali menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditunda. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan dan memastikan petani memperoleh pupuk ketika dibutuhkan. Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan petani dapat berproduksi dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Luas panen padi juga meningkat menjadi sekitar 11,32 juta hektare.
Penguatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan cadangan. Perum Bulog mencatat Cadangan Beras Pemerintah sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025, level tertinggi yang pernah dicapai. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini menjadi modal penting untuk membangun sistem pangan yang lebih tahan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, kekeringan, El Nino, maupun ketidakpastian global.
