Jika dihitung secara sederhana, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp15,18 juta per ekor. Besaran tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran harga.
Namun, untuk memastikan apakah harga tersebut benar-benar tidak wajar atau masih dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, spesifikasi ternak, RAB, harga pasar pada saat pengadaan, biaya transportasi, pajak, serta komponen biaya lainnya.
Kasus lainnya terjadi di Desa Tasi, Kecamatan Lembur. Desa tersebut pada tahun 2025 melakukan pengadaan 50 ekor ternak babi.
Dalam pelaksanaannya, sebagian besar ternak dilaporkan mati. Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa ternak yang didistribusikan belum memenuhi persyaratan atau spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam program.
Supplier yang disebut terlibat dalam pengadaan tersebut juga dikabarkan tidak lagi diketahui keberadaannya atau sulit dikonfirmasi.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pemeriksaan resmi oleh Irda, agar dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi, kerugian keuangan desa, atau bahkan unsur tindak pidana.
Inspektur Irda Kabupaten Alor, Romelus Djobo, SE, ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu belum memberikan kepastian mengenai waktu pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah dugaan tersebut.
Romelus mengatakan pihaknya masih melakukan rekapitulasi dokumen.
“Masih rekap dokumen,” ujar Romelus.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah seluruh dugaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan kapan proses tersebut dilakukan.
Padahal, pemeriksaan Irda dinilai penting untuk memberikan kepastian atas informasi yang berkembang sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Audit juga dapat menjadi instrumen untuk membandingkan dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan, termasuk memastikan jumlah ternak, kualitas atau spesifikasi, harga pengadaan, mekanisme pembayaran, distribusi kepada penerima manfaat, serta pertanggungjawaban supplier dan pemerintah desa.
Publik pada akhirnya berharap Irda Alor tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen, tetapi juga turun langsung ke desa untuk melakukan uji petik terhadap realisasi pengadaan.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan diharapkan dapat disampaikan secara transparan kepada pihak terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil audit juga dapat menjadi dasar untuk membersihkan nama pemerintah desa maupun pihak supplier dari tudingan yang berkembang.
Karena itu, langkah audit dinilai penting bukan hanya untuk menemukan kemungkinan penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan setiap tuduhan terhadap pengelolaan Dana Desa dapat dibuktikan berdasarkan data, dokumen dan fakta lapangan. (*)
