JAKARTA – Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung berdasarkan pelaksanaan riil program. Dari proyeksi awal sekitar Rp330 triliun, kebutuhan tersebut telah turun menjadi sekitar Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun apabila berbagai langkah efisiensi berjalan optimal.
“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja mengikuti kebutuhan faktual di lapangan. Kementerian Keuangan juga mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk ikut memonitor pelaksanaan MBG hingga tingkat SPPG.