Oleh: Safrudin Ahmed *)
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan siklus kejahatan ekologis yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Tragedi berasap yang kerap melanda ini merampas hak fundamental warga negara atas udara bersih, menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati, dan menelan kerugian ekonomi berskala masif. Transformasi paradigma penanganan kini menjadi keharusan mutlak. Langkah maju yang sangat ditunggu publik akhirnya terwujud melalui ketegasan sikap pemerintah pusat saat ini. Penindakan proaktif tanpa pandang bulu terhadap para perusak lingkungan menjadi sinyal kuat kehadiran negara. Kepemimpinan strategis memegang peranan kunci dalam mengorkestrasi jajaran kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai pembakaran sarat unsur kesengajaan.
Agenda besar pemberantasan kejahatan lingkungan ini menemukan momentum historis lewat arahan lugas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memberikan instruksi tajam agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan aktor operasional, tetapi wajib membongkar tuntas akar masalah hingga menyentuh keterlibatan korporasi. Instruksi ini mendobrak tradisi usang penegakan hukum yang kerap hanya menargetkan pekerja kasar. Presiden Prabowo spesifik memerintahkan jajaran kementerian dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasi perusahaan yang terbukti mendalangi pembakaran. Intervensi mencabut Hak Guna Usaha ini dinilai sangat rasional, mengingat banyak temuan area bekas panggangan api tiba-tiba beralih fungsi menjadi perkebunan komersial dalam rentang waktu singkat.