KALABAHI, WARTAALOR.COM — Program ketahanan pangan melalui pengadaan bibit ternak babi yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mendapat sorotan. Kali ini, persoalan tersebut terjadi di Desa Tasi, Kecamatan Lembur.
Pemerintah Desa (Pemdes) Tasi pada tahun anggaran 2025 mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk pengadaan bibit ternak babi yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat.
Namun, pelaksanaan program tersebut kini dipertanyakan setelah sebagian besar ternak yang didistribusikan kepada masyarakat dilaporkan terserang penyakit dan mati.
Dari total pengadaan yang direncanakan sebanyak 50 ekor, Kepala Desa Tasi, Obeth Kamesa, menyebut saat ini hanya sekitar 10 ekor yang masih tersisa.
Kondisi tersebut disampaikan Obeth kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Senin (17/8/2026).
Menurut Obeth, persoalan baru terlihat setelah ternak diterima dan dibagikan kepada masyarakat. Sebelumnya, proses pengadaan hingga pengiriman ternak ke desa disebut berjalan tanpa kendala berarti.
“Awalnya proses pengadaan sampai pendistribusian ke desa berjalan baik. Tetapi setelah dibagikan kepada masyarakat, babi-babi tersebut terserang virus dan sebagian besar mati,” ungkap Obeth.
Persoalan lain yang kini dihadapi Pemdes Tasi adalah sulitnya menelusuri dan menghubungi pihak penyedia ternak.
Obeth mengaku belum mengingat secara pasti identitas supplier yang melakukan pengadaan tersebut. Menurut dia, penyedia menggunakan perusahaan atau CV milik pihak lain dalam proses pengadaan.
Ia menyebut supplier tersebut diketahui berdomisili di wilayah Kadelang. Namun, komunikasi dengan pihak penyedia hingga kini disebut mengalami kendala.
“Yang pengadaan ternak dia seperti tinggal di Kadelang. Nanti saya lihat nama CV dulu baru info balik. Dia punya nomor, tetapi nomor ini juga sulit untuk dihubungi,” kata Obeth.
Pemdes Tasi, lanjutnya, masih berupaya memastikan identitas perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut. Langkah itu diperlukan untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban apabila nantinya terbukti terdapat ternak yang tidak memenuhi persyaratan pengadaan.
Obeth juga menjelaskan bahwa jumlah ternak dalam proses pengadaan mengalami perubahan.
Menurutnya, pada tahap awal, jumlah ternak yang dialokasikan sebanyak 46 ekor. Namun, setelah diketahui jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi penerima manfaat sebanyak 50 KK, jumlah pengadaan kemudian disesuaikan menjadi 50 ekor.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 ekor disebut telah dikirim atau di-drop ke Desa Tasi. Sementara 10 ekor lainnya belum diterima oleh pemerintah desa.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan terkait penyelesaian pembayaran kepada supplier.
Obeth mengatakan dirinya sempat meminta agar pembayaran kepada supplier tidak dilakukan sepenuhnya sebelum seluruh ternak yang menjadi kewajiban penyedia diterima desa.
Namun, menurut keterangannya, pembayaran tersebut telah dilakukan oleh bendahara desa.
“Makanya saya mau tahan bendahara desa punya tunjangan supaya kalau dia tidak bisa kejar supplier, maka tunjangan bendahara ini yang dipakai untuk beli ternak babi,” ujar Obeth.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya mengenai mekanisme pembayaran, dasar pencairan anggaran, dokumen penerimaan barang, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembayaran.
Keterangan tersebut juga perlu dikonfirmasi dengan dokumen administrasi desa agar dapat diketahui apakah pembayaran telah dilakukan sesuai ketentuan kontrak atau kesepakatan pengadaan.
Selain persoalan jumlah dan pembayaran, kondisi kesehatan ternak yang diterima masyarakat juga menjadi perhatian.
Obeth menduga bibit babi yang diterima tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam pengadaan, khususnya dari sisi kesehatan ternak.
Menurutnya, setelah dibagikan kepada masyarakat, sejumlah ternak mulai mengalami sakit yang oleh masyarakat maupun pemerintah desa disebut sebagai serangan virus. Sebagian ternak kemudian mati.
“Semua sudah terdistribusi, saya punya dokumentasi lengkap. Malam baru kami pembagian,” katanya.
Meski demikian, penyebab pasti penyakit dan kematian ternak belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan pemerintah desa.
