Menurutnya, keterlibatan publik sejak tahap penyusunan akan memperkuat legitimasi undang-undang sekaligus menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan penegakan hukum di masa depan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengingatkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dan perlindungan terhadap hak individu yang dijamin konstitusi.
“Kita harus menjaga kepentingan negara, tetapi pada saat yang sama juga harus menjaga hak-hak individu. Jangan sampai pengaturannya justru menimbulkan ketidakpastian hukum,” ungkap Soedeson.
Pembahasan RUU Perampasan Aset juga terus memperluas partisipasi publik melalui dialog dengan akademisi, organisasi profesi, advokat, dan pakar hukum. Berbagai masukan difokuskan pada penyempurnaan mekanisme perampasan aset, penguatan pengawasan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. ***