Pemerintah bahkan telah menyiapkan sanksi berupa teguran, surat peringatan hingga penghentian operasional bagi dapur yang terbukti menggunakan barang bersubsidi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa seluruh SPPG di Jawa Timur wajib mematuhi ketentuan Badan Gizi Nasional.
“Jadi dalam penggunaan SPHP maupun gas melon (LPG 3 kg) ini menjadi komitmen yang harus kita percayakan kepada pengawasan BGN. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap biaya yang dikeluarkan, kwitansinya harus jelas belinya di mana,” ujar Emil.
Lebih jauh, Emil memperingatkan bahwa penggunaan barang subsidi untuk program pemerintah merupakan bentuk tindakan penggelapan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, BGN akan langsung melakukan investigasi internal. Selain itu, sistem pengawasan BGN juga mampu mendeteksi potensi mark up harga.