“Pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai landasan percepatan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Kementerian ESDM juga telah menyederhanakan proses perizinan, menetapkan RUPTL PLN yang memuat rencana pengembangan PSEL dengan kapasitas 4.502,7 MW, serta memberikan fleksibilitas pengembangan di luar kuota yang telah ditetapkan,” ujar Yuliot.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional sekaligus memperluas pemanfaatan energi baru yang ramah lingkungan.
Dengan timbunan sampah nasional yang mencapai 56,6 juta ton pada 2025, pengembangan PLTSa diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, meningkatkan nilai tambah sampah, serta mendukung penyediaan listrik yang berkelanjutan.