Sorotan serupa disampaikan warga lainnya, Mhuda Masmy. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti laporan dan keberatan masyarakat terkait kualitas material proyek.
Menurut Mhuda, selama ini masyarakat selalu didorong untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan, masyarakat diminta memberikan teguran apabila menemukan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur.
Namun, ia menilai masukan yang telah disampaikan masyarakat melalui anggota BPD maupun kepala dusun terkait kualitas material justru tidak ditindaklanjuti.
“Setiap pertemuan di kantor desa, masyarakat selalu diarahkan untuk ikut mengawasi pembangunan. Tetapi ketika masyarakat menyampaikan keberatan terhadap material yang digunakan dan meminta agar diganti, pekerjaan tetap dilanjutkan,” tulisnya melalui media sosial.
Mhuda juga menyoroti penggunaan pasir yang diduga bercampur tanah serta batu yang menurut informasi berasal dari wilayah pesisir. Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati bersama masyarakat.
“Sangat disayangkan apabila penggunaan dana desa tidak dilaksanakan sesuai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah warga berharap pemerintah desa, Tim Pengelola Kegiatan, Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, pemerintah kecamatan, serta instansi pengawas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kualitas material yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Masyarakat juga meminta adanya transparansi dalam proses pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan proyek agar pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Luba Yusuf Famani, Sekretaris Desa Luba Yulius Langmau, pendamping desa, maupun Camat Lembur Isyaq Samau yang dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait pengaduan dan dugaan yang disampaikan masyarakat tersebut.
Sekretaris Irda Alor, Matias Lukuaka yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu, (3/6/2026) membenarkan adanya laporan pengaduan masyarakat Desa Luba terkait masalah proyek Dana Desa dimaksud. Namun Matias belum menjelaskan lebih jauh karena pengaduan tersebut baru diterima, kemudian diregistrasi baru ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. ***(joka)
