Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian UU Ketenagakerjaan baru selesai paling lambat akhir 2026. Penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya memastikan DPR dan pemerintah akan mempercepat proses pembentukan regulasi tersebut sesuai target yang telah disepakati. Pemerintah juga menegaskan pembahasan dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.
RUU Ketenagakerjaan yang berkeadilan juga memiliki potensi besar untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia yang unggul dan terlindungi akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan harus mampu menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun perlindungan sosial yang memadai.
Namun demikian, optimisme ini tetap perlu diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara dengan wilayah yang luas dan kondisi sosial ekonomi yang beragam seperti Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semangat keadilan yang diusung dalam RUU ini benar-benar terwujud di lapangan.
RUU Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan bukan sekadar instrumen hukum, melainkan cerminan komitmen bangsa dalam menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan, RUU ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Optimisme yang tumbuh hari ini menjadi energi positif untuk mendorong terwujudnya sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan pekerja Indonesia.