“Yang ditemukan saksi korban hanyalah foto dokumen, bukan dokumen asli. Secara hukum, hal tersebut tidak memenuhi standar alat bukti yang autentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian,” tegas tim hukum.
Tim hukum merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengharuskan setiap alat bukti memiliki keabsahan dan autentikasi yang jelas.
Ketidakjelasan Locus dan Tempus Delicti
Eksepsi juga menyoroti inkonsistensi dalam penentuan tempat dan waktu kejadian (locus dan tempus delicti). Dalam dakwaan disebutkan peristiwa terjadi di beberapa wilayah berbeda, yakni Surabaya (2019), Balikpapan (2019), dan Alor (2021).
Namun demikian, perkara ini justru diperiksa di Pengadilan Negeri Kalabahi.
“Ketidaksesuaian ini berimplikasi serius terhadap kompetensi relatif pengadilan serta hak terdakwa untuk mengajukan alibi. Dakwaan kehilangan identitas peristiwa pidana dan menjadi tidak dapat diuji secara sah,” ujar penasihat hukum.
Dakwaan Dinilai Melampaui Kewenangan
Tim hukum juga menilai JPU telah melampaui kewenangannya (ultra vires) dengan menambahkan pasal baru yang tidak pernah muncul dalam proses penyidikan, yakni Pasal 94 UU Administrasi Kependudukan.
Padahal, berdasarkan dokumen penyidikan dari Bareskrim Polri, pasal yang dikenakan hanya terkait dugaan pemalsuan identitas sebagaimana diatur dalam KUHP.
