KALABAHI, WARTAALOR.COM – Agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Alor Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor baru-baru ini berlangsung dinamis dan penuh sorotan. Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Alor tersebut diwarnai kritik tajam dari sejumlah anggota dewan, salah satunya datang dari Fraksi Partai Golkar.
Anggota DPRD Alor dari Fraksi Golkar, Gabriel Laumakiling, secara terbuka menyampaikan interupsi yang menyoroti substansi LKPJ yang dinilai belum mencerminkan capaian kinerja yang konkret. Dalam penyampaiannya, Gabriel menegaskan bahwa LKPj seharusnya menjadi dokumen strategis yang menggambarkan keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Di hadapan forum sidang, ia tampak menelusuri dokumen LKPj sembari mempertanyakan minimnya indikator prestasi yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
“Apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada masyarakat?” ujar Gabriel dengan nada tegas saat menyampaikan pandangannya di ruang sidang.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut belum menunjukkan adanya capaian monumental atau terobosan signifikan yang patut disampaikan kepada publik. Ia menilai, tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, maka esensi pertanggungjawaban kepada masyarakat menjadi lemah.
“Kalau tidak ada prestasi yang tertuang di dalamnya, lantas apa yang mau kita pertanggungjawabkan kepada rakyat di luar sana?” lanjutnya.
Gabriel juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan LKPJ. Ia meminta agar pemerintah daerah lebih serius dalam menyajikan data yang komprehensif, terukur, dan berbasis hasil (outcome), bukan sekadar uraian kegiatan administratif.
Sorotan dari Fraksi Golkar ini menjadi refleksi atas harapan masyarakat Kabupaten Alor terhadap kinerja pemerintah daerah yang lebih nyata dan berdampak langsung. Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa publik tidak hanya membutuhkan laporan administratif, tetapi juga bukti konkret dari hasil pembangunan yang dirasakan secara luas.
Rapat pembahasan LKPJ Bupati Alor Tahun 2025 ini sendiri merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dengan menguatnya kritik dari legislatif, publik kini menaruh harapan besar agar pemerintah daerah mampu menjawab berbagai catatan tersebut dengan langkah nyata, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. ***(joka)
