Situasi terkini juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat luas. Dukungan publik tumbuh karena keresahan orang tua terhadap bahaya media sosial semakin nyata. Dari eksploitasi data pribadi hingga algoritma yang mendorong konten adiktif, ancaman terhadap anak kini tidak lagi bersifat abstrak. Dalam konteks ini, PP TUNAS adalah bentuk strong state intervention yang justru dibutuhkan untuk menciptakan safe digital citizenship sejak dini. Negara yang kuat bukan negara yang represif, melainkan negara yang mampu memberi rasa aman bagi kelompok paling rentan.
Yang membuat kebijakan ini menarik adalah pemerintah sedang membangun tata kelola digital yang berpusat pada manusia. Di tengah kritik global terhadap platform teknologi yang sering mengabaikan dampak sosial, Indonesia justru mengambil posisi progresif dengan menempatkan anak sebagai prioritas utama. Transformasi digital nasional tidak hanya bicara soal ekonomi, kecerdasan buatan, atau infrastruktur, tetapi juga kualitas generasi yang akan hidup di dalamnya.
PP TUNAS memperlihatkan bahwa keberpihakan pemerintah pada masa depan anak tidak berhenti pada slogan. Dengan kepemimpinan yang tegas, dukungan keluarga yang diperkuat, serta pengawasan lembaga perlindungan anak yang konsisten, Indonesia sedang menata ruang digital yang lebih aman, sehat, dan beradab. Langkah ini layak diapresiasi sebagai wujud nyata pemerintahan yang hadir melindungi generasi penerus bangsa, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan misi besar menuju Indonesia Emas 2045.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial