Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tegas namun kolaboratif yang dipimpin Meutya mulai membuahkan hasil dengan adanya komitmen kepatuhan dari platform besar. Ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga masa depan generasi muda.
Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Rizky Fauzia melihat PP TUNAS sebagai instrumen yang memperkuat posisi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Perspektif ini penting, sebab ancaman di ruang digital sering kali masuk melalui celah pengawasan yang lemah di rumah. Rizky menekankan bahwa aturan ini membantu orang tua memastikan anak tetap aman dari berbagai kejahatan digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengasuhan di era digital tidak cukup hanya dengan membatasi gawai, tetapi juga membangun literasi digital dan kedekatan emosional.
Lebih jauh, penekanan Rizky mengenai tingginya intensitas penggunaan internet anak—yang dalam sejumlah studi mencapai rata-rata tujuh jam per hari—membuat PP TUNAS semakin terasa urgensinya. Waktu yang begitu panjang di ruang digital berpotensi menggeser waktu belajar, istirahat, dan interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kebijakan pemerintah patut dibaca sebagai bentuk intervensi yang progresif: bukan anti-teknologi, melainkan menata ulang keseimbangan antara kehidupan digital dan perkembangan psikososial anak. Negara memberi pagar, keluarga mengisi nilai, dan platform menjalankan tanggung jawabnya. Kombinasi tiga unsur ini menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital nasional yang lebih sehat.
Pandangan dari KPAI melalui Komisioner Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, memberi lapisan penguatan yang tidak kalah strategis. Ia menekankan bahwa implementasi PP TUNAS harus konsisten, tidak boleh berhenti pada euforia peluncuran regulasi atau kepatuhan simbolik dari platform. Pendapat ini sangat relevan, karena tantangan utama kebijakan digital memang terletak pada pengawasan berkelanjutan. Konsistensi implementasi akan menentukan apakah PP TUNAS benar-benar menjadi instrumen perlindungan atau hanya sekadar norma administratif. Penekanan Kawiyan memperlihatkan bahwa pemerintah telah meletakkan fondasi yang benar, regulasi yang jelas, pengawasan yang mulai berjalan, serta keterlibatan lembaga independen untuk memastikan arah kebijakan tetap berada di jalur kepentingan terbaik anak.