Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program-program strategis daerah, termasuk program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Alor.
Yohanis menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah jabatan penting seperti kepala bidang dan kepala seksi yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini dinilai tidak ideal dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi, terutama dalam mengawal program Rumah Layak Huni yang tengah diperjuangkan di tingkat pusat.
“Bagaimana kita bisa mendorong pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat jika struktur organisasi di dalamnya belum lengkap dan definitif?” ujarnya.
Meski demikian, Yohanis tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Alor, Dominikus Nerius Salmau. Ia menilai, di tengah keterbatasan sumber daya struktural, pimpinan OPD tersebut tetap mampu menjaga kinerja organisasi.
