KALABAHI, WARTAALOR.COM – Pertemuan antara Bupati Alor, Wakil Bupati Alor, Ketua DPRD Kabupaten Alor, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) di Pantai Wisata Takalelang, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Senin (23/3/2026), mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Alor, Walter Datemoli, menilai pertemuan tersebut hanya sebatas gimik politik dan tidak menyentuh substansi persoalan pemerintahan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam beberapa pekan terakhir, publik Kabupaten Alor dihadapkan pada dinamika politik yang cukup memanas, terutama setelah pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, yang menyebut Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, lebih banyak melakukan perjalanan dibandingkan mengendalikan pemerintahan saat Bupati Alor, Iskandar Lakamau, dalam kondisi sakit.
Pernyataan tersebut disampaikan Paulus Brikmar kepada wartawan di Kalabahi usai memimpin rapat kerja bersama Tim Percepatan Pemulihan Kesehatan Bupati Alor. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi bupati sakit, wakil bupati seharusnya berada di daerah untuk mengendalikan jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu kemudian langsung mendapat tanggapan dari Rocky Winaryo melalui media sosial saat berada di Surabaya. Rocky membantah tudingan tersebut dan menilai pernyataan Paulus Brikmar sebagai fitnah.
Ia menegaskan bahwa sebelum berangkat ke Surabaya, dirinya telah berkoordinasi dengan Bupati Alor dan Ketua DPRD. Rocky juga menyampaikan bahwa perjalanan tersebut menggunakan biaya pribadi.
Ketegangan antara pimpinan daerah ini sebelumnya juga sempat terlihat pada peristiwa pelantikan pejabat eselon III di Kantor Bupati Alor pada 25 Oktober 2025, yang batal dilaksanakan setelah sekelompok warga yang diduga berasal dari keluarga dan tim sukses bupati mendatangi lokasi dan meminta pelantikan dihentikan.
Peristiwa tersebut dinilai publik sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan karena menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Situasi ini juga berdampak pada belum dilantiknya sejumlah pejabat eselon sejak pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025, yang dinilai memperlambat jalannya birokrasi dan pelayanan publik.
Di tengah dinamika tersebut, publik kembali dikejutkan dengan pertemuan empat pimpinan daerah di Pantai Takalelang yang terlihat duduk satu meja dan makan bersama.
Menanggapi hal itu, Walter Datemoli yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai pertemuan tersebut lebih bersifat pencitraan politik.
Menurut Walter, dalam dunia politik, pencitraan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh aktor politik, terutama ketika situasi mulai memanas dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Mereka kaget setelah manuver mereka berbuah gaduh. Pertemuan itu hanya gimik politik untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka akur dan baik-baik saja, padahal agenda masing-masing masih disembunyikan,” ujar Walter.
Mantan anggota DPRD Alor dua periode dari PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan manfaat pertemuan tersebut bagi masyarakat.
“Mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri. Apa untungnya bagi publik? Apakah pertemuan itu menyentuh substansi masalah? Tidak. Justru menambah episode sandiwara politik yang tidak pernah berakhir,” tegasnya.
Walter menilai, publik Kabupaten Alor menginginkan pertemuan tersebut menjadi awal dari transisi kepemimpinan yang lebih baik, baik secara permanen maupun sementara, agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan normal.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pertemuan simbolis, tetapi langkah nyata untuk menata kembali tata kelola pemerintahan, mempercepat pelantikan pejabat, dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.
“Publik berharap pertemuan itu menjadi cikal bakal soft transisi agar pengelolaan pemerintahan kembali ke rel sebagaimana mestinya,” tutup Walter. (*)
