Emil mengapresiasi langkah BGN yang mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional, termasuk penghentian sementara terhadap unit yang memiliki potensi risiko serupa.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum diajukan.
“Ketegasan ini penting. Bukan hanya terhadap yang dilaporkan, tetapi juga terhadap SPPG yang memiliki faktor risiko yang sama,” ujarnya.
Pemerintah optimistis bahwa penerapan standar yang ketat terhadap ribuan dapur MBG akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program tersebut. Dengan sistem pengawasan yang berlapis dan kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.