Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional ini dinilai membutuhkan sistem pengelolaan yang akuntabel mengingat skala penerima manfaatnya yang sangat besar di seluruh Indonesia.
Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG memiliki skala yang sangat luas sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional guna menjaga kepercayaan publik.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Alfatehan.
Menurutnya, penerapan prinsip good governance menjadi faktor kunci agar program tersebut dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar kedua di dunia dalam program makan sekolah.