KALABAHI, WARTAALOR.COM — Hingga sepekan pascakejadian kunjungan pribadi Bupati Alor, Iskandar Lakamau, ke rumah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang bukan istrinya di Kalabahi yang diduga berujung keributan dan laporan ke pihak kepolisian, belum terlihat adanya sikap resmi dari BKPSDM Kabupaten Alor maupun DPRD Kabupaten Alor. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam, 7 Februari 2026 tersebut kini menjadi sorotan publik.
Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Alor, Pontius Wali Mau, mempertanyakan langkah kedua lembaga tersebut yang dinilai belum menunjukkan respons terhadap peristiwa yang menyangkut wibawa kepala daerah. Dalam unggahannya di Facebook, Jumat (13/2/2026), Pontius menyoroti apakah BKPSDM telah memanggil ASN perempuan yang dikunjungi untuk dimintai klarifikasi, serta apakah DPRD telah memanggil Bupati Alor guna meminta penjelasan terkait tujuan kunjungan tersebut.
Pontius menilai, meskipun persoalan moral seseorang tidak serta-merta menjadi ranah DPRD, namun kasus ini dinilai berkaitan dengan marwah dan wibawa kepala daerah. Terlebih, kunjungan tersebut disebut menggunakan kendaraan dinas dan tidak melalui mekanisme protokoler resmi. Menurutnya, kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai etika jabatan dan penggunaan fasilitas negara.
“Apakah BKPSDM sudah memanggil wanita ASN yang di kunjungi Bupati Alor pada malam Minggu 07.02.2026 ke rumahnya untuk minta klarifikasi atau penjelasan.? Apakah DPRD Alor sudah memanggil Bupati Alor untuk mendengar penjelasan tujuan kunjungan Bupati kerumah wanita ASN pada sore/malam Minggu menggunakan kendaraan dinas,” tulis Pontius dalam unggahannya tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebagai pejabat publik, lanjut Pontius, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BKPSDM Kabupaten Alor maupun DPRD Kabupaten Alor terkait langkah yang akan diambil menyikapi peristiwa tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.
Peristiwa ini terus menjadi perhatian warga Kalabahi dan masyarakat Kabupaten Alor secara luas, yang berharap adanya penjelasan resmi serta langkah yang transparan dan akuntabel dari lembaga terkait guna menjaga integritas pemerintahan daerah. ***(joka)
