“Itu hak dia melapor, tetapi dari sisi etika pemerintahan, seharusnya lapor dulu ke atasan secara berjenjang. Camat punya atasan, dan pembina desa adalah bupati dan wakil bupati,” ujar Imanuel Djobo kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/9/2025) lalu.
Ia menegaskan, Dinas PMD juga telah dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan terkait laporan tersebut. Namun, pihaknya tidak dalam posisi menyimpulkan ada atau tidaknya unsur pidana, karena hal itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami tidak bisa menyimpulkan ada indikasi atau tidak. Kalau hasil pemeriksaan terbukti ada penyalahgunaan dana desa, silakan diproses hukum,” tegasnya.
Djobo juga mengakui bahwa proses hukum yang sedang berjalan berdampak pada terganggunya pelayanan pemerintahan desa, karena sejumlah kepala desa harus bolak-balik memenuhi panggilan aparat penegak hukum.
“Program desa menjadi tidak berjalan efektif. Padahal kita berharap serapan dana desa sampai akhir Desember bisa mencapai 100 persen agar program-program desa benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Djobo menegaskan bahwa para kepala desa tetap wajib memenuhi panggilan aparat penegak hukum sebagai bentuk ketaatan sebagai warga negara.
Ia berharap ke depan, para camat di Kabupaten Alor lebih mengedepankan etika pemerintahan dan mekanisme pembinaan berjenjang dalam menyelesaikan persoalan di desa.
“Pemerintahan yang tidak mengedepankan etika akan melahirkan kesewenang-wenangan dan pelampauan kewenangan. Karena itu, setiap persoalan harus diselesaikan secara bijak dan sesuai sistem,” pungkasnya. ***(joka)
