Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto mengatakan Indonesia didorong oleh sejumlah pemimpin global untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memfasilitasi agenda HAM kawasan. Pihaknya juga menegaskan bahwa keberadaan forum khusus di tingkat ASEAN dapat memperkuat upaya berbagi praktik baik, memperluas jangkauan diplomasi HAM, serta meningkatkan efektivitas kebijakan dalam skala regional.
Forum ini diharapkan mampu menjadi ruang strategis untuk mempertemukan perspektif negara anggota sekaligus merumuskan langkah kerja bersama yang lebih konkret. Pemerintah menilai bahwa meningkatnya isu HAM lintas negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi kawasan, sehingga diperlukan platform yang mampu menggabungkan pendekatan kebijakan, diplomasi, dan kerja teknis secara terpadu. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperkuat stabilitas kawasan.
Penyelenggaraan Forum HAM ASEAN direncanakan berlangsung tahun mendatang dengan dukungan penuh dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi katalisator bagi peningkatan dialog, kolaborasi, dan inovasi kebijakan antarnegara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten mendorong pemajuan HAM dalam lingkup regional maupun internasional.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pendekatan diplomasi berbasis nilai moderasi, keberagaman, dan penghormatan terhadap pluralisme yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pendekatan ini diaplikasikan melalui program pertukaran pemuda, kerja sama pendidikan, serta dialog lintas agama dan budaya yang difasilitasi bersama negara-negara sahabat. Dengan cara ini, diplomasi HAM Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek politik dan hukum, tetapi juga memperkuat pemahaman antarwarga negara di kawasan. Inisiatif semacam ini membawa dampak jangka panjang, karena menciptakan generasi baru yang lebih terbuka terhadap nilai toleransi dan kemanusiaan, sekaligus memperkuat perdamaian berkelanjutan.