Selain memperkuat pendidikan formal, pemerintah juga mendukung pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah atau terdampak persoalan sosial. Program kelas terintegrasi yang dijalankan bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) menjadi langkah penting memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak dasar pendidikan. Program ini dirancang hingga tahun 2027 dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AKB, pemerintah kabupaten, serta guru-guru di sekolah sasaran agar pendekatan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari berbagai sekolah, salah satunya dari Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, yang menilai bahwa pendekatan khusus sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang pernah putus sekolah atau mengalami hambatan belajar. Dengan pelatihan yang memadai, sekolah-sekolah kini memahami metode dan fasilitas yang diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung secara inklusif dan adaptif. Harapannya, siswa di kelas terintegrasi dapat kembali memiliki motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, WVI, dan sekolah-sekolah di Biak Numfor menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Papua merupakan kerja bersama. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan menghadirkan pendidikan yang inklusif, berakar budaya, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Papua bergerak menuju masa depan pendidikan yang lebih maju, berkualitas, dan berkeadilan. Pendidikan menjadi energi perubahan sosial yang akan melahirkan generasi Papua yang percaya diri, kompeten, dan berperan besar dalam kemajuan bangsa.
)* Penulis Merupakan Pengamat Pembangunan Papua
