Menurutnya, ketergantungan yang terus-menerus pada impor energi berisiko melemahkan kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kerentanan fiskal. Oleh karena itu, swasembada energi dianggap sebagai langkah fundamental untuk kebangkitan ekonomi Indonesia.
Dewi juga mengapresiasi pendekatan ideologis yang diterapkan Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan energi. Menteri Bahlil Lahadalia menempatkan energi tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan negara.
Pendekatan ini menekankan perspektif konstitusi dan keadilan sosial, memastikan bahwa energi menjadi hak rakyat yang dijamin negara. Dengan perspektif tersebut, Dewi menilai pemerintah dapat memanfaatkan energi sebagai kekuatan strategis untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam praktiknya, pemerintah telah menunjukkan langkah nyata menuju swasembada energi. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa realisasi lifting minyak pada kuartal pertama 2025 mencapai 580 ribu barel per hari atau 96 persen dari target APBN.
Lifting gas bahkan melampaui target, mencapai 120 persen dari rencana APBN sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi serta memaksimalkan potensi sumber daya alam domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Swasembada energi juga diyakini mampu memperkuat sektor industri strategis. Dengan pasokan energi yang stabil dan biaya yang lebih efisien, sektor manufaktur dapat meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan energi terbarukan dapat memperluas proyeknya, dan industri transportasi dapat memanfaatkan energi bersih dengan lebih luas. Efek ini akan memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan fiskal, dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.
