Oleh : Naura Astika )*
Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN yang bertugas di perguruan tinggi negeri. Pemberian tukin ini bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, melainkan juga merupakan bentuk penghargaan atas kinerja para dosen dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sejak tahun 2020 hingga 2024, banyak dosen ASN belum menerima tukin secara penuh karena keterbatasan anggaran. Namun pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memastikan bahwa tukin akan dicairkan, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan usulan yang diajukan. Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, menyebutkan bahwa dari total usulan anggaran sebesar Rp2,8 triliun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru menyetujui sebesar Rp2,5 triliun. Ia menjelaskan bahwa pencairan tetap akan dilakukan demi menjaga semangat dan kepercayaan dosen terhadap komitmen negara.
Dalam upaya menyalurkan tukin ini secara adil, Kemendikti Saintek telah menyusun tiga skema distribusi. Skema pertama difokuskan kepada dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang selama ini belum menerima remunerasi sama sekali. Skema ini membutuhkan alokasi dana sebesar Rp2,8 triliun. Skema kedua menyasar dosen yang sudah menerima remunerasi, namun nilainya masih di bawah standar tukin nasional, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Sedangkan skema ketiga, yang bersifat menyeluruh, ditujukan kepada seluruh dosen ASN dengan estimasi anggaran hingga Rp8,2 triliun.
Penguatan sistem penggajian akan mendorong profesionalisme dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, anggaran tambahan yang dibutuhkan bisa terealisasi dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Agustus 2025.
