“Jika disepakati, penyesuaian seperti pengurangan shift, pengurangan tunjangan, atau fasilitas kerja bisa dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
“Kami akan bantu melalui bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat secara umum,” ujar Sunardi.
Dengan kombinasi kebijakan insentif, investasi produktif, dan jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu mencegah lonjakan PHK lebih lanjut.
****
