Kekejaman OPM juga telah merusak hubungan sosial di Papua. Ketegangan horizontal antarwarga meningkat karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan. Di beberapa daerah, warga bahkan terpaksa mengungsi dari kampung halaman demi menyelamatkan nyawa. Anak-anak kehilangan pendidikan, masyarakat kehilangan akses kesehatan, dan ekonomi lokal terpuruk akibat gangguan keamanan yang terus terjadi.
Narasi perjuangan yang disuarakan OPM sudah sepatutnya dipertanyakan kembali. Bila benar mereka peduli terhadap rakyat Papua, mengapa justru rakyat menjadi korban utama? Mengapa para guru dibunuh, sekolah dibakar, dan rumah ibadah dijadikan target? Kekerasan yang tidak pandang bulu ini tidak memiliki tempat dalam tatanan yang beradab. Bahkan mereka yang pernah mengabdi sebagai aparat keamanan, seperti mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, turut menjadi sasaran kekejaman. Ini adalah sinyal bahwa OPM tidak menginginkan damai, tapi mempertahankan kekacauan demi kekuasaan lokal yang semu.
Pemerintah telah menunjukkan iktikad baik melalui pendekatan dialog, pelibatan tokoh adat, dan pemuda Papua dalam perumusan kebijakan. Pendekatan ini layak diperkuat agar masyarakat Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara utuh. Di sisi lain, tindakan kelompok bersenjata seperti OPM harus mendapatkan kecaman keras dari semua pihak, termasuk media, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan yang menargetkan rakyat sipil.
Kekejaman bukanlah simbol kekuatan. Ia adalah tanda ketakutan dan kebuntuan ideologi. Papua yang damai hanya akan terwujud jika senjata diturunkan dan dialog dibuka. Rakyat Papua membutuhkan ruang aman, bukan medan perang. Membangun harapan dan masa depan Papua tidak bisa dilakukan melalui peluru, tetapi melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teror hanya akan memperdalam luka, sementara perdamaian adalah jembatan menuju keadilan sejati.