Fadli juga menyebut keseriusan pemerintah melalui aksesi ke RCEP, OECD, dan perjanjian seperti IEU-CEPA dan CP-TPP sebagai bagian dari perluasan pasar produk dalam negeri.
“Ini semua demi penguatan kedaulatan ekonomi,” imbuhnya.
Terkait kebijakan tarif AS, Fadli melihatnya sebagai bentuk unilateralisme baru. Indonesia terkena tarif 32 persen, tertinggi kedua di antara negara ASEAN setelah Kamboja.
“Dengan strategi yang tepat, kita bisa jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.
Fadli menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih siap menjalankan strategi Presiden secara lintas sektor dan terintegrasi.
