Jaga Supremasi Sipil, Menhan Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Cawe-Cawe dalam UU TNI

“Nggak ada (dwifungsi militer), Orde Baru kita nggak pakai lagi. Sekarang adalah satu orde yang ingin menegakkan pembangunan kekuatan TNI yang hormat kepada demokrasi dan supremasi sipil,” tegasnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menuturkan bahwa revisi UU TNI hanya berfokus pada tiga substansi utama, termasuk penyesuaian tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).

Menurutnya, cakupan tugas pokok TNI kini bertambah dari 14 menjadi 16, mencakup upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri.

“Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional,” kata Puan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, turut menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pos terkait