Pengesahan revisi UU TNI oleh DPR RI merupakan langkah maju dalam menjaga stabilitas nasional dan mengoptimalkan peran TNI dalam pertahanan negara. Dengan tantangan yang terus berkembang, regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi TNI untuk menyesuaikan diri tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan demokrasi. Hal ini menjadi bukti bahwa revisi UU TNI bukanlah kemunduran, melainkan langkah adaptif demi mempertahankan ketahanan nasional yang kokoh.
Politikus Partai Demokrat Sigit Raditya menyatakan bahwa revisi ini memperkuat sistem pertahanan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Ia menegaskan bahwa regulasi ini tetap mempertahankan prinsip bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik dan bisnis, sehingga profesionalisme militer tetap terjaga. Dengan demikian, revisi ini justru semakin mempertegas pemisahan peran antara institusi militer dan pemerintahan sipil.
Salah satu aspek utama dalam revisi ini adalah penyesuaian peran TNI di berbagai sektor strategis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan hak asasi manusia. Larangan bagi prajurit aktif untuk berpolitik dan berbisnis tetap dipertahankan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39, yang menunjukkan bahwa revisi ini tetap sejalan dengan prinsip reformasi militer.
Terkait isu potensi kembalinya dwifungsi ABRI, revisi ini telah menjawab kekhawatiran publik dengan tetap mempertahankan aturan bahwa prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. TB Hasanuddin menegaskan bahwa penambahan instansi yang dapat diisi oleh personel TNI bukan bentuk ekspansi militer, melainkan sebuah pembatasan agar keterlibatan TNI tetap relevan dengan kebutuhan pertahanan negara.
