Kasus PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah. Setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit dan menghentikan operasionalnya pada 1 Maret 2025, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan 10.666 lowongan kerja di wilayah Solo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja terdampak. Lowongan tersebut mencakup sektor industri garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, pemerintah menyediakan pelatihan kewirausahaan melalui Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja terdampak.
Pemerintah juga mempertimbangkan pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih aset perusahaan yang mengalami kebangkrutan, seperti Sritex. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan lapangan kerja dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Selain itu, pemerintah mengupayakan penyediaan lapangan kerja baru melalui penjajakan peluang kerja di sektor industri dan BUMN, serta program pelatihan dan re-skilling agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang baru.
Banyaknya kasus PHK di industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil, disebabkan oleh beberapa faktor. Secara internal, penggunaan mesin yang sudah berusia lebih dari 20 tahun mengakibatkan produktivitas dan harga produk kalah bersaing dibandingkan produk dari negara lain, seperti China. Secara eksternal, kemudahan pembelian online untuk produk impor tanpa pajak, impor ilegal, lemahnya penegakan hukum, dan berkembangnya tren pembelian produk bekas (thrifting) turut menurunkan permintaan produk pakaian baru. Untuk meredam dampak PHK, pemerintah mendorong investasi padat karya di sektor tekstil dan produk tekstil, terutama di wilayah dengan kasus PHK tinggi.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi pekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta, serikat pekerja, dan lembaga terkait, untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini guna menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
