Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Tidak ada satu pun negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa keterlibatan negara secara aktif. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada tata kelola yang jelas agar hilirisasi berjalan efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi manfaat dari hilirisasi. Menurutnya, keuntungan industri ini masih lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan masyarakat lokal.
“Hilirisasi harus adil. Jangan sampai hanya dinikmati oleh investor luar negeri sementara masyarakat kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menegaskan bahwa hilirisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berkualitas dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja serta ekonomi inklusif.
