Oleh: Alfian Pratama )*
Program pembangunan 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi solusi konkret dalam mengatasi kekurangan hunian di masyarakat. Dengan target 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan dalam lima tahun mendatang, program ini diharapkan mampu memberikan akses perumahan yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya berfokus pada pembangunan unit baru, kebijakan ini juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni sehingga lebih banyak keluarga dapat menikmati tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
Pemerintah menilai bahwa salah satu kendala utama dalam sektor perumahan adalah masih banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi rumah yang kumuh, minim akses air bersih, dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti koneksi internet menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau ingin merenovasi hunian mereka agar lebih layak.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru tetapi juga renovasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Menurutnya, banyak rakyat yang sudah memiliki lahan sendiri, sehingga tantangan utama bukanlah pengadaan lahan, melainkan bagaimana pemerintah dapat membantu mereka membangun atau merenovasi rumah yang sudah ada.
Hashim menekankan pentingnya bantuan keuangan bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan, agar mereka bisa mendapatkan kredit renovasi rumah dengan biaya yang lebih ringan. Dengan adanya skema ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan rumah dapat mencapai 1,5 hingga 2,25 juta unit setiap tahun, secara bertahap mengurangi backlog perumahan.
