Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa proses penyelesaian hak pekerja PT Sritex yang terdampak PHK telah berjalan sesuai mekanisme hukum dan mengimbau agar tidak terprovokasi oleh ajakan aksi yang berpotensi memperkeruh situasi. Stabilitas sosial dan ekonomi menjadi prioritas utama dalam menangani dampak kepailitan perusahaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PHK massal di PT Sritex. “Pekerja Sritex telah menunjukkan sikap yang kondusif dalam menghadapi situasi ini. Kami mengutamakan strategi advokasi dan negosiasi sebagai langkah utama,” ujar Ristadi.
Langkah ini menjadi contoh positif dalam hubungan industrial di Indonesia, di mana penyelesaian konflik ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan dialog dan pendekatan hukum yang tepat. KSPN juga mendesak tim kurator agar mengutamakan pembayaran hak pesangon pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
