“Kebijakan ini memberikan ruang pernafasan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujar Ilham. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat dan seleksi objektif untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat.
Banyak manfaat diharapkan dari kebijakan ini. Dengan terhapusnya utang, pelaku UMKM dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk pengembangan bisnis, membeli bahan baku, memperluas pasar, atau bahkan merekrut tenaga kerja baru. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
