“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, timelinenya ada dua tahap: 2025 dan 2028. Untuk 2025, sudah ada koordinasi dengan Menteri PANRB, Rini Widyantini, terkait kepastian kepindahan ASN,” jelasnya.
Pada 2025, fokus utama adalah memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Untuk mendukung rencana tersebut, berbagai infrastruktur seperti hunian dan perkantoran telah disiapkan. Basuki menjelaskan bahwa 47 tower hunian khusus untuk ASN sudah rampung, bersama dengan fasilitas perkantoran dan ekosistem kota yang mencakup gerai-gerai layanan umum hasil kerja sama dengan Kementerian Koordinator.
“Sebanyak 47 tower hunian untuk ASN sudah siap, demikian pula perkantoran dan ekosistem kota yang didukung oleh Kemenko, seperti gerai-gerai yang mulai dibuka,” jelasnya.
Pada tahun 2028, fokus akan bergeser ke pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Pembangunan ini meliputi kantor dan hunian bagi lembaga seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya juga akan menjadi prioritas.
“Menyelesaikan arahan Presiden untuk pembangunan kantor dan hunian yudikatif serta legislatif pada tahun 2028, termasuk akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tutup Basuki.
