JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN dan diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menegaskan bahwa hasil dari kebijakan ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah telah mempersiapkan skema subsidi dan bantuan sosial agar kenaikan tarif ini tidak menjadi beban,” ujarnya.
