Dengan adanya praktik tersebut, hak pilih masyarakat dapat diperjualbelikan, yang pada akhirnya merusak integritas dari ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahunan tersebut. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar masyarakat menyadari bahaya dari praktik politik uang yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah, menyatakan bahwa era digital saat ini telah membuat semua lapisan masyarakat banjir informasi. Dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah, literasi digital menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.
Namun, banjir informasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Taufiq menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang sering kali tidak mampu menyaring informasi yang mereka terima.
Hal tersebut terutama karena sebagian besar informasi yang didapat diserap melalui jalan pintas, tanpa adanya klarifikasi atau cek fakta yang memadai. Hal ini semakin diperparah oleh maraknya hoaks yang beredar secara daring.
Taufiq menyampaikan banyak orang terjebak mempercayai informasi yang salah hanya karena sumbernya berasal dari orang yang mereka anggap baik atau terpercaya. Fenomena ini menjadi semakin berbahaya ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan.
Tantangan tersebut menuntut adanya peningkatan literasi digital di masyarakat agar mereka lebih kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di dunia maya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari jebakan konten hoaks yang berpotensi memicu konflik selama Pilkada berlangsung.
Seorang praktisi literasi digital, R Wijaya Kusumawardhana, menekankan bahwa politisasi SARA dapat merusak harmoni masyarakat. Selain hoaks, politisasi isu SARA juga menjadi tantangan serius yang mengancam kelancaran Pilkada Serentak 2024.
Fanatisme berlebihan dan pragmatisme politik sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini harus dihindari, karena dapat menimbulkan konflik horizontal yang akan merugikan semua pihak.
