Oleh: Zahra E *)
Pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan agenda penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas politik dalam proses Pilkada menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi pemerintah, partai politik, kandidat kepala daerah, media, maupun masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Pilkada tidak hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga merupakan gambaran dari kedewasaan politik bangsa.
Menjaga stabilitas politik merupakan landasan utama terciptanya proses demokrasi yang sehat dan damai. Tanpa stabilitas politik, Pilkada akan berubah menjadi ajang konflik yang dapat mengancam keutuhan sosial dan menciptakan keraguan di tengah masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dalam hal ini, menjaga stabilitas politik berarti menjamin proses Pilkada dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dengan lapang dada.
Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas politik dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan dengan damai dan tertib. Dalam konteks Pilkada 2024, upaya untuk menjaga stabilitas politik menjadi semakin penting karena mengingat situasi global dan nasional yang saat ini penuh dengan tantangan. Mengacu pada hal tersebut, diperlukan upaya bersama agar Pilkada 2024 tidak terganggu oleh gejala politik maupun sosial.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menghimbau agar seluruh jajaran untuk mewujudkan Pilkada 2024 aman dan damai yaitu dengan menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Mengingat tahun 2024 ini akan menjadi tahun pemilu terbesar karena Pilpres dan Pilkada akan dilaksanakan pada tahun yang sama.
