Dalam menghadapi tindakan OPM, para tokoh adat Papua dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap OPM dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Fatrah M. Soeltief, menegaskan bahwa kekerasan dan separatisme hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Para tokoh adat juga menyatakan bahwa perjuangan OPM yang menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan gotong royong. Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersatu padu dalam mendukung pembangunan dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan.
Perjuangan OPM melalui kekerasan tidak memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah kebutuhan mendesak yang lebih berarti bagi masyarakat Papua. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Di bidang pendidikan, pemerintah telah mendirikan berbagai fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terus dilakukan untuk memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
