Oleh: Nana Gunawan
Pemerintah akan mewajibkan para pekerja swasta dan mandiri dengan gaji atau penerimaan di atas Upah Minimum Regional (UMR) untuk menjadi peseta Program iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Para peserta nantinya akan dikenakan iuran Tapera sebesar 3 persen. Bagi para pekerja swasta, iuran sebesar 0,5 persen akan berasal kepada pemberi kerja, sementara sisanya dibayarkan oleh para pekerja itu sendiri.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) beserta aturan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa program Tapera hadir untuk merespons persoalan backlog perumahan yang kini melanda 9,9 juta penduduk Indonesia. Menurutnya, ada persoalan backlog yang dihadapi Pemerintah sampai saat ini yaitu terdapat jutaan masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, dan data ini valid berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Backlog itu sendiri dalam perspektif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Pihaknya mengatakan bahwa salah satu pemicu persoalan backlog perumahan adalah interval kenaikan gaji pekerja yang tidak seimbang dengan tingkat inflasi sektor perumahan di Indonesia. Maka dari itulah Pemerintah menghadirkan program Tapera dalam skema tabungan untuk membangun rumah.