GAMKI Alor menyoroti keputusan KPU Kabupaten Alor untuk mengurangi jumlah TPS mungkin tidak didasarkan pada konsultasi yang memadai dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.
“Tanpa proses konsultasi yang transparan dan inklusif, keputusan tersebut berisiko tidak memenuhi harapan dan kebutuhan pemilih,” katanya.
GAMKI mengingatkan pelaksanaan pemilu yang adil dan merata adalah salah satu pilar utama demokrasi. Jika proses pemilu tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip ini, maka legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan.
“Oleh karena itu, GAMKI mendesak KPU Alor untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan TPS ini dan mencari solusi alternatif yang dapat menjamin aksesibilitas dan partisipasi maksimal dari seluruh masyarakat Kabupaten Alor,” kata Dematrius.
